Ulak Puyang Raje

Dahulu kala ketika buaya masih bebas berkeliaran di sungai lematang, tempat pemandian dipinggir sungai lematang diberi pagar agar tidak diserang buaya, namun ada saja korban yang diserang buaya, seperti kisah Pugok(kakek) Batul berikut ini.

Pugok Batul yang sedang memasang rawai yaitu seutas tali nylon yang dibentangkan menyeberangi sungai dan digantungi puluhan mata kail tiba-tiba diserang buaya raksasa dan ditelan hidup-hidup kemudian dibawa kekediamannya, ketika didalam perut buaya Pugok Batul teringat cebatok yang selalu dibawanya, dengan susah payah dibelahlah perut buaya tersebut, namun setelah keluar dari perut buaya ternyata dia sudah berada ditempat yang asing, seperti gua dalam air yang dipenuhi buaya.

Singkat cerita Pugok Batul selamat kembali kepermukaan sungai dengan badan penuh luka dan tanpa pakaian, orang-orang yang melihat berlarian ketakutan karena menyangka dia sudah meninggal setelah berhari-hari dinyatakan hilang disungai, walaupun sempat dirawat akhirnya Pugok Batul meninggal karena luka-luka bekas gigitan buaya disekujur tubuhnya.

Penduduk setempat menyebut tempat sarang buaya tersebut sebagai Ulak Puyang Raje, terletak di hilir desa Baturaja, ketika tempat tersebut rusak karena tanah di kawasan tersebut ambruk kebawah menyerupai kawah dipinggir sungai, lama-kelamaan semakin dangkal tertutup lumpur sungai lematang, bahkan tak jauh beda dengan danau yang terbentuk dari Lematang Putus yang akhirnya menjadi tempat berkebun penduduk sekitar.

* ulak = bagian sungai yang dalam, permukaan airnya membentuk pusaran
* puyang = orangtua dari kakek/nenek, leluhur(nenek moyang)
* cebatok = sejenis golok

Perbaikan Budidaya Karet

Yayasan Tambuhak Sinta (YTS), yayasan yang berkarya di Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Palangka Raya, dengan didukung sepenuhnya oleh pemerintah setempat mencoba membantu dengan memfasilitasi masyarakat melakukan perbaikan-perbaikan teknik budidaya karet masyarakat menuju budidaya yang berkelanjutan.
Dengan perpaduan teknis modern dan kearifan lokal, diharapkan dapat peningkatan hasil yang lebih memuaskan, ramah lingkungan serta berkelanjutan. Dalam pendampingan tersebut dilakukan beberapa aktivitas, yaitu:

1. Perbaikan cara bercocok tanam
Kebiasaan masyarakat setempat setelah membuka lahan adalah menanam padi (padi gunung), yang langsung diikuti dengan penanaman karet atau setelah panen padi selesai di lahan yang sama. Setelah mengikuti pelatihan, masyarakat mulai memperbaiki cara pengelolaan lahannya yang diawali dengan pengaturan jarak tanam. Karet ditanam dengan jarak yang teratur seukuran 3x7, 4x6, atau 5x5 meter untuk lahan datar. Sedangkan, untuk lahan yang berbukit-bukit mereka menggunakan sistem kontur “A” untuk
menyesuaikan dengan kemiringan bukit sehingga mempermudah pemeliharaan karet dan penyadapan menjadi efektif dan efisien.

2. Penggunaan tanaman sela
Sementara menunggu tanaman karet menghasilkan, masyarakat membudidayakan tanaman sela seperti jenis kacang-kacangan, lombok, terong, semangka, dan lain sebagainya. Mereka juga tetap menanam padi pada musim tanam berikutnya. Musim tanam padi gunung adalah Oktober-Maret. Adanya tanaman sela secara tidak langsung turut membantu pemeliharaan karet karena tanaman sela memerlukan perawatan teratur, seperti pemupukan dan pembersihan gulma. Kegiatan ini dilakukan sampai lahan tidak mungkin lagi ditanami karena ternaungi tanaman karet yang sudah mulai rimbun. Dengan demikian, karet bebas dari gulma dan lahan tetap menghasilkan tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan mereka.

3. Perbaikan cara menyadap karet
Awalnya petani menyadap karet dari kiri atas ke kanan bawah dan dari kanan atas ke kiri bawah dengan menyebabkan 2 mata luka, atau menyadap dari kanan atas ke kiri bawah (lihat foto ). Sering juga hasil torehan menimbulkan pelukaan sampai ke jaringan kayu, sehingga menimbulkan kerusakan bidang sadap.
Ini mengakibatkan masa panen yang seharusnya bisa mencapai 30 tahun menjadi hanya 5 tahun atau tidak berkelanjutan. Setelah memahami teori tentang pohon karet dan membandingkan hasilnya dengan kebiasaan menyadap sebelumnya, kini masyarakat menyadap karet dari kiri atas ke kanan bawah dengan seminim mungkin menimbulkan pelukaan sehingga akan menghemat bidang sadap. Hal ini diakui pula oleh Tondan (45 th), petani karet dari Desa Tumbang Manyoi. Menurutnya, teknik penyadapan yang benar seperti yang disampaikan oleh fasilitator dari YTS, menjadikan proses penyadapan lebih efektif dan menguntungkan.

4. Kearifan lokal dalam cara membekukan latex
Setelah melakukan perbandingan kebiasaan setempat membekukan latex menggunakan saing/umbi gadung (Dioscorea hispida Dennst) dengan tempat lain yang menggunakan tawas, masyarakat akhirnya memutuskan bahwa lebih baik menggunakan saing. Karena hasil pembekuannya ternyata lebih baik. Selain itu, bahannya berasal dari tumbuhan yang banyak hidup di daerah setempat, sehingga mudah didapat dan tidak memerlukan biaya.

5. Teknik okulasi sebagai salah satu cara meningkatkan produktivitas karet lokal.
Dari pengalamannya selama ini, para petani mengetahui bahwa di kebun karet mereka terdapat beberapa pohon karet yang memiliki latex yang cukup banyak, melebihi dari pohon-pohon yang lainnya. Oleh karenanya untuk meningkatkan produktivitas karet lokal, dilakukan pembudidayaan dengan mengambil mata entris dari dahan pohon karet tersebut untuk ditempelkan pada bibit karet yang telah disiapkan sebelumnya pada lahan pembibitan karet lokal. Lalu tanaman tersebut dipergunakan sebagai batang entris yang akan diambil mata entrisnya untuk ditempelkan pada bibit persemaian lokal selanjutnya. Dengan demikian diharapkan karet lokal yang bermutu tinggi akan cepat dihasilkan dan dibudidayakan masyarakat setempat secara luas. Sehingga terjadi kenaikan tingkat
produksi dan mutu karet, yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan petani.

Suwandi-Yayasan Tambuhak Sinta

Revitalisasi Sistem Marga Wujud Demokrasi Lokal

Oleh : Harry Truman*

Awal tahun ini Asosiasi Advokat Konstitusi meminta Makamah Kontitusi Indonesia untuk melakukan uji materiil terhadap Surat Keputuasn (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem marga di Sumatera Selatan. Asosiasi Advokat Konstitusi mengangap bahwa SK Gubernur Sumatera Selatan tersebut bertentangan dengan pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 tersebut disebutkan, "dalam teritorial Negara Indonesia terdapat ± 250 Zelfbesturreende Landschappen dan Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa"

Hadirnya SK Gubernur tersebut sangat dipengaruhi oleh UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU 5/1979 ini secara tegas mengarah pada hegemonisasi bentuk dan susunan Pemerintahan Marga dengan corak nasional (Jawa) yaitu desa. Sehingga terjadi konversi Marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem Jawa.

Dalam SK yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 1983 tersebut menyatakan, pertama pembubaran sistem marga di Sumatera Selatan. Kedua, Pasirah (pemimpin Marga) dan semua instrumen Marga dipecat dengan hormat. Ketiga, dusun, didalam sebuah Marga, diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No.5/1979. Keempat, Kerio sebagai kepala dusun, akan menjadi kepala desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979.

Apa yang dilakukan oleh Asosiasi Advokasi Kontitusi diatas mungkin merupakan sebuah langkah awal dari sisi hukum formal untuk merevitalisasi sistem marga di Sumatera Selatan. Sebelumnya, berbagai desakan juga muncul misalnya dari Dewan Pembinan Adat Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang saat itu dijabat oleh Rosihan Arsyad untuk segera mencabut SK tersebut. Dewan Pembina Adat menilai bahwa sistem Pemerintahan Marga secara historis telah membuktikan terjaminnya kesejahteraan rakyat dibanding dengan sistem lain yang pernah atau yang sedang berlaku dewasa ini. Namun ada juga beberapa kalangan yang menilai kembali ke sistem Pemerintahan Marga merupakan pemikiran yang dipengaruhi oleh sisa-sisa feodal yang hidup di era kolonialisme dan tidak sesuai lagi dengan era reformasi sekarang ini.

Namun perlu dipahami bahwa Marga sudah lama menjadi bagian dari identitas dan basis kehidupan masyarakat lokal di Sumatera Selatan. Sebagai entitas self-governing community, Marga mempunyai seperangkat hukum adat untuk mengelola hubungan sosial; seperti adat hak waris, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antar warga adat, nilai-nilai penghargaan etnis pendatang, tata cara menjaga wilayah tanah (kedaulatan) masyarakat adat, membagi sumberdaya ekonomi secara komunal dan adil serta mengatur sistem Pemerintahan lokal secara otonom.

Demokrasi Dalam Sistem Marga

Sejak diberlakukannya UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa maka terjadi konversi Marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa. Konversi itu kemudian juga berdampak pada hancurnya identitas, kepemimpinan lokal, otonomi adat, serta pola hubungan sosial di tingkat Marga. Marga yang dulu tumbuh dan berkembang dengan kearifan lokal yang unik dan disokong berbagai perangkat kelembagaan dan kekuasaan yang khas, diubah menjadi desa yang monoton.

Konversi itu juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran gagasan demokrasi dalam Pemerintahan Marga. Demokrasi Marga yang dulu dibingkai dengan tiga tata kelola yaitu tata kerama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau rule of law yang dihasilkan dari kontak sosial masyarakat, menjadi demokrasi yang hanya mengandalkan kompetisi politik belaka. Para pemimpin dan masyarakat Marga hanya melihat bahwa demokrasi akan berjalan apabila terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote.

Revitalisasi Sistem Pemerintahan Marga

Moment untuk revitalisasi sistem Pemerintahan Marga sebenarnya telah terbuka lebar bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (sekarang menjadi UU No.32 Tahun 2004) telah memberikan inspirasi baru bagi komunitas adat di seluruh tanah air. Beberapa daerah kemudian dengan sangat baik mampu memanfaatkan momentum ini, misalnya dengan memberlakukan kembali sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh dan lain sebagainya.

Namun sistem marga di Sumatera Selatan sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan diterapkan lagi sebagai sistem Pemerintahan terendah di bumi Sriwijaya.
Dengan melakukan revitalisasi sistem pemerintahan Marga maka gagasan demokrasi yang selama ini dianut oleh masyarakat sebagai basis sosial ditingkat Marga akan terwujud.

Untuk menerapkan sistem marga ini, tentu harus juga dibarengi “good will" para elite lokal di Sumatera Selatan. Yang terpenting masyarakat juga harus melihat sistem marga ini sebagai identitas dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan bukan sesosok “monster" yang menakutkan, yang sewaktu-waktu dapat merenggut kebebasan dan membalikan ide demokrasi ditingkat lokal.

*Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ilmu Politik, Kosentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM, Yogyakarta dan Staf Peneliti Pada Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan, Center for Humanity and Civilization Studies (CHOICES)

Disunting dari http://adetaris.multiply.com/journal

Link

Jembatan Teluk Lubuk Gunakan ”Double” T

MUARAENIM, SRIPO(25 Januari 2005) —
Kita patut berbangga hati. Pasalnya, jembatan Teluk Lubuk-Muaraenim merupakan jembatan rangka baja pertama kali di Indonesia menggunakan teknologi balok beton pracetak pra-tegang berpenampang “Double T” dan keenam dalam pemasangan eksternal prestressing. Diharapkan bisa menjadi sumbangan berharga bagi dunia kontruksi jembatan di Indonesia, kata Dirut PT MHP (Musi Hutan Persada) Ir H Joedarsono Djojosoebroto, MMA, Senin (24/1) dalam kunjungan peresmian Gubernur Sumsel, Ir Syahrial Oesman, MM di Desa Teluk Lubuk-Muaraenim.

Menurut Joedarson, jembatan Teluk Lubuk yang membentang di atas Sungai Lematang sepanjang 140 meter sudah dioperasikan sejak 16 April 1987 lalu berkontruksi rangka baja Australia dan lantai jembatan dari beton konversional. Namun akibat faktor umum dan tingginya frekuensi pemakaian pada pertengahan Februari 2004, jembatan mengalami keretakan di lantai mengakibatkan kendaraan bertonase berat tidak bisa lagi melewatinya karena dikhawatirkan memperparah kerusakan.

Karena pentingnya manfaat jembatan bagi masyarakat Muaraenim khususnya, PT MHP bersama PT Pertamina DOH Sumbagsel berinisiatif membentuk konsorsium guna merehabilitasi jembatan Teluk Lubuk di bawah bimbingan Dinas PU Bina Marga Sumsel. Setelah itu, pihaknya menunjuk PT Yodya Karya (persero) untuk meneliti sisa kekuatan jembatan esisting melibatkan balai jembatan dan bangunan pelengkap jalan, Puslitbang Transportasi, Departemen Kimpraswil Bandung dan PU Bina Marga Sumsel.

Hasil penelitian yang digelar Mei-Juni 2004 menunjukkan ada kerusakan pada lantai jembatan. Rusak parah, banyak baut yang longgar, chamber ketiga rangka baja banyak berkurang dan rangka baja jembatan lainnya hanya mampu memikul 70 persen beban. Lalu diadakan perbaikan peningkatan kapasitas muatan kontruksi rangka baja Australia di setiap bentang sistem eksternal prestressing, pengantian kelurahan lantai jembatan dengan balok beton pracetak prategang berpenampang “Double T”, penggantian dudukan jembatan dengan elastorribearing pad, penggantian dan pengencangan baut rangka baja, perbaikan beton kepala jembatan dan kepala pilar serta pemasangan ruberr strip, jelas Dirut.

Ditambahkannya, perbaikan jembatan Teluk Lubuk dimulai Agustus 2004 hingga Januari 2005 oleh PT Nidya Karya (persero) menelan dana Rp 4.930.219.000 terdiri dari PT MHP Rp 3.930.219.000 dan PT Pertamina (persero) Rp 1 Miliar. PT MHP juga menutupi biaya jasa konsultan Rp 415 juta dan biaya pembuatan jembatan darurat (ponton) Rp 3,150 miliar. Gubernur Sumsel, Ir Syahrial Oesman dan Bupati Muaraenim, H Kalamudin Djinab, SH menghimbau seluruh masyarakat menjaga dan memelihara jembatan agar benar-benar bermanfaat.